Perjalanan ke Puruk Sandukui

Menunujuk Puruk Sandukui

Tebing Roti di kawasan Perbukitan Tangkiling

 

Dodi Eduardo Sitanggang yang biasa dipangil BD (bang Dodi) di, lahir di Medan tanggal 18 Oktober dan sekolah dasar di SDN Kebun Pedes VI Bogor, SLTP di SMP PGRI VIII Bogor, SLTA di SMEA PGRI 2 Bogor serta menyelesaikan Sarjana Ekonomi dibidang Manajemen di Universitas Palangkaraya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Gunung Mas membagikan sembako dan masker kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di Kecamatan Kurun, kabupaten Gunung Mas,Rabu,(27/5/2020).

Bantuan sembako dan masker itu di bagikan secara langsung oleh ketua PSI Kabupaten Gunung Mas, Dodi Eduardo.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap sesama, bentuk solidaritas terhadap sesama, karena kita semua merasakan dampak dari covid19 ini, semoga dengan bantuan ini bisa sedikit meringankan masalah yang kita hadapi ini” ucapnya.

Untuk saat ini, Partai Solidaritas Indonesia hanya membagikan di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.

“Semoga nanti kita bisa kita bagikan di seluruh Kabupaten Gunung Mas”ungkapnya

Lanjut, tambah Dodi Eduardo,selaku Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Gunung Mas,ia pun meminta kepada masyarakat Kurun dan sekitarnya untuk bisa mematuhi Protokol Pencegahan Covid 19 ini.

“Terapkan selalu pola hidup sehat, dan ingat, gunakan selalu masker jika keluar dari rumah. Dan mudah-mudahan wabah Covid 19 ini dapat berlalu, sehingga kita bisa ber aktivitas normal kembali,”pungkasnya.

Ilustrasi kantor sepi. Foto: Shutter Stock

Anggota Komisi B DPRD DKI, Eneng Malianasari, meminta Pemprov DKI tidak hanya mengandalkan laporan dari pengusaha terkait penyebaran virus corona di perkantoran. Politisi PSI itu meminta mereka juga memanfaatkan sistem whistleblower di dalam pelaporan. 

"Sebaiknya sistem pelaporan untuk kantor diperkuat lewat sistem whistleblower," kata Mili panggilan Enang saat dikonfirmasi, Selasa (14/7).

Sistem whistleblower artinya mengandalkan laporan dari karyawan yang mengetahui adanya rekan kerja positif virus corona. Pasalnya menurut Mili, saat ini banyak alasan pengusaha tidak melaporkan kondisi karyawannya.

"Sekarang alasan untuk menyembunyikan kasus makin tinggi, jadi sebaiknya kita memberikan cara bagi pekerja untuk melindungi dirinya sendiri," kata Mili.

Jika ada perusahaan yang terdapat kasus positif corona, akan diminta untuk tutup selama tiga hari. Penutupan itu digunakan untuk disinfeksi fasilitas kantor.

Mili menyebut, sistem whistleblower akan lebih murah dijalankan dibanding setiap perusahaan wajib rapid test atau swab test seluruh karyawannya. Selain itu juga dinilai lebih efektif.

"Sistem whistleblower lebih terjangkau ketimbang mewajibkan perusahaan swab test atau rapid test karena selain biayanya tinggi, swab test juga hanya berlaku untuk hari itu saja, padahal banyak risiko tertular dalam perjalanan," kata Mili.

PSI Minta Pemprov DKI Andalkan 'Whistleblower' Cegah Penularan Corona di Kantor (1)

Kadisnakertransgi DKI Jakarta Andri Yansyah. Foto: Instagram @dinakertrans_dki_jakarta

Tanggapan Pemprov DKI Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI, Andri Yansyah, mengatakan pihaknya membuka diri untuk pekerja yang ingin melaporkan kondisi kantornya. Namun, sejauh ini belum ada laporan yang masuk. "Kami juga buka link pengaduan antar pekerja. Jadi bukan hanya perusahaannya saja yang lapor. Pekerja juga bisa lapor tapi identitasnya kita rahasiakan," kata Andri.

Selasa, 28 Juli 2020 14:33 WIB

Justin Adrian Untayana, anggota DPRD DKI Jakarta dari partai PSI.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI memprioritaskan penanganan banjir ibu kota.

Diketahui alokasi anggaran penanganan banjir DKI Jakarta pada APBD 2019 mencapai Rp 3,31 triliun.

Hal tersebut disampaikan lantaran Pemprov DKI dianggap kurang maksimal menangani banjir yang tercermin dari kejadian beruntun pada awal tahun 2020.

"Kami merasa Pemprov DKI Jakarta masih jauh dari maksimal dalam menangani banjir. Terlihat dengan serangkaian banjir beruntun yang terjadi di awal 2020," ucap Wakil ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kepada wartawan, Selasa (28/7/2020).

Karena itu, pada sisa waktu yang ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diharapkan memprioritaskan program penanganan banjir seperti normalisasi sungai dan waduk, membuat tanggul banjir rob, serta merawat rumah pompa dan pintu air.

Harapannya program itu bisa nyata dilakukan Pemprov DKI dan bukan hanya mengedepankan estetika, mempercantik sisi sungai tanpa adanya dampak langsung mengatasi banjir.

Alasannya di masa pandemi saat ini masyarakat akan sangat terbebani jika tetap harus berjuang menanggung dan merasakan banjir.

"Dalam masa pandemi seperti ini, akan sangat membebani jika masyarakat masih harus berjuang menghadapi banjir," kata Justin.

"Selagi masih ada waktu, kami minta Pemprov DKI Jakarta benar-benar menggunakan anggaran untuk program prioritas penanganan banjir yang memberikan dampak langsung," ujarnya.